JAKARTA, KOMPAS.com — Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan mengadakan rapat mengenai Standar Nasional Indonesia( SNI) bersama dengan perwakilan Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan Badan Standardisasi Nasional (BSN) di Kantor Pusat DJBC, Jakarta, Senin (22/1/2018).
Kasubdit Komunikasi dan Publikasi DJBC Deni Surjantoro menjelaskan, hasil rapat tersebut memutuskan mainan yang dibawa masyarakat dari luar negeri maksimal lima buah. Dengan jumlah tersebut, masyarakat tidak perlu mengurus SNI di Kementerian Perindustrian.
“Satu khusus barang bawaan penumpang itu maksimal lima buah dengan pesawat. Kalau ada penumpang kurang dari lima buah per orang, itu tidak perlu SNI,” katanya di kantor pusat DJBC, Jakarta, Senin (22/1/2018).
Selain itu, menurut Deni, dalam rapat tersebut juga diputuskan bahwa maksimal pembelian mainan dari luar negeri secara online oleh masyarakat sebanyak tiga buah.
Dengan jumlah itu, masyarakat juga tidak perlu mengurus SNI di Kementerian Perindustrian. “Ini untuk satu penerima dan dalam jangka waktu 30 hari dikecualikan,” imbuh dia.
Deni menambahkan, dua keputusan tersebut akan masuk peraturan baru Direktur Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka Kementerian Perindustrian.
“Nanti yang membuat aturan Kemenperin dan yang melaksanakan Bea dan Cukai. Kesepakatannya berlaku mulai 23 Januari 2018,” ujarnya.
Seperti diketahui, aturan mengenai SNI mainan tercantum dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 55/M-IND/PER/11/2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24/M-IND/PER/4/2013 tentang SNI Mainan secara Wajib.
Aturan itu mewajibkan siapa pun yang membawa mainan impor diminta untuk mengurus izin SNI dari Kemenperin.